Archive for the 'Journal' Category

Nov 13 2008

Energi!

Published by under Journal

Saya kebetulan mendapat kesempatan untuk hadir dalam sebuah seminar yang bertajuk Pengembangan Infrastruktur Energi Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Jaminan Pasokan Energi dalam Rangka Membangun Kemandirian Nasional (seri ketiga) di Hotel Sheraton Jogjakarta 13 November 2008 ini.

(kebetulan pas seminar energi ini listrik PLN byar pet juga... dan genset sempat hidup mati di awalnya, pas ada direktur PLN DIY Jateng pula, pejabat tinggi dari Kemeterian ESDM)

Seminar ini tampaknya adalah sebuah usaha untuk mencari masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) keenergian tahap ke-2. Kebetulan, salah satu pembicarannya yaitu Rachmawan Budiarto (cand. Dr.) adalah teman lama yang mungkin masih ingat saya dan kemudian melayangkan undangan itu.

Untuk perencanaan jangka menengah seperti itu ternyata diperlukan tahap-tahap yang panjang. Pertama nanti ada "perencanaan politis" yang merupakan misi dan visi Presiden (dalam hal ini tentu presiden terpilih periode 2009-2014 nanti). Kemudian ada "perencaan teknokratis" yang dilakukan oleh Bappenas dan departemen terkait. Kedua venue perencanaan itu didahului oleh perencanaan partisipatif yang menghimpun masukan dari akademisi dan masyarakat secara umum, termasuk pula jajaran birokrasi di level bawah. Nah seminar ini ternyata adalah salah satu venue untuk mendengar pendapat "dari bawah" yang partisipatif itu.

Ternyata dalam seminar ini ada beberapa yang saya kenal. Pak Dr. Ing. Widodo (Jurusan Lingkungan UII), Pak Dr. Ing. Agus Maryono, Ki Jogo Kali dari UGM.

Ada sedikit hal yang barangkali agak "menakutkan" bagi saya. Kebetulan saya duduk dalam round table itu bersama beberapa orang birokrat dari Jakarta yang ketika mendengar paparan dari Ibu Tri Mumpuni yang menggebu-gebu menyampaikan fakta-fakta pengembangan energi berbasis pemberdayaan masyarakat desa, menyahut dengan "... oh itu dari LSM". Ungkapan ini saya dengar seperti "membuat jarak" antara dia dengan paparan yang disampaikan itu. Dalam benak saya, barangkali memang paparan yang "benar secara akademik" (dan sudah dibuktikan oleh beliau melalui LSMnya) itu dianggap "tidak visibel" bagi kerangka pemikiran mereka. Teman duduk saya yang lain, yang dari Bappeda Kabupaten utusan entah dari mana, menyahut dengan ".. solar dari mana?" ketika saya ngobrol dengannya perihal solar cell.

Agaknya, masih ada "beda bahasa" yang sangat jauh antara kita para akademisi dengan "mereka" para birokrat...

No responses yet

Jul 23 2008

Satu Lagi

Published by under Journal

Hari ini saya mendapat kehormatan diundang oleh Program Studi Psikologi UII yang sedang mendapat kunjungan visitasi dari asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Seperti yang sudah-sudah dua orang yang hadir. Entah memang sudah diskenario oleh Pak Dekan atau insidental saja, saya diminta mempresentasikan kapasitas teknologi informasi yang ada di UII.

Ada banyak hal yang saya sampaikan tetapi yang membuat jurnal hari ini saya beri judul 'satu' adalah karena di event itulah saya pertama kali secara 'resmi' membuka kado untuk UII berupa munculnya blog untuk seluruh staf.

Sebenarnya ini masih diklasifikasikan 'proyek rahasia' lantaran baru akan digongkan pada waktu Pidato Milad UII ke-65 besok tanggal 30 Juli 2008. Tapi tak apalah, idep-idep soft launching begitu. Harapan saya, dan juga teman-teman dari BSI tentunya, fasilitas baru ini akan semakin menggairahkan iklim digital di kampus kita tercinta ini, tidak ada lagi yang gaptek atau alasan tidak dapat sinyal 😀

No responses yet

Feb 06 2008

Rekonstruksi - Resolusi

Published by under Journal

Tulisan ini merupakan respon terhadap Gempa Aceh 2004 yang dikirim ke Kompas tapi tak dimuat... setelah sekian lama ngendon di harddisk, terlupakan, dan ditemukan kembali setelah mencoba membuka backup lantaran harddisk crash 🙁

Bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara menghasilkan kehancuran yang luar biasa. Terutama di Aceh, infrastruktur kota dan bangun-bangunan menjadi puing-puing yang berserakan. Ruang kota dan desa dalam sekejap berubah menjadi padang lumpur dan kayu. Bencana yang dramatis ini memicu respon sigap dari Pemerintah, seperti yang serta merta diungkap oleh Presiden SBY dalam kunjungannya di Aceh, untuk melakukan penataan ulang dan “tata ruang baru” bagi kota-kota di daerah bencana tersebut. Pemerintah juga berkonsentrasi untuk membangun 500 ribu rumah dalam periode pemulihan pasca bencana sebagai upaya relokasi masyarakat yang daerahnya terkena bencana. Melalui Badan Otorita Khusus (BOK) yang akan dibentuk, direncanakan seluruh proses rekonstruksi jalan dan infrastruktur akan berjalan sesuai dengan blue print yang disiapkan oleh Pemerintah bagi kebutuhan masyarakat Aceh pasca bencana.
Akan tetapi rekonstruksi tidak bisa dilakukan hanya atas dasar tabula rasa yang melihat Aceh pasca bencana sebagai tanah kosong yang bisa “dipola dari atas” seperti tersirat dari pernyataan-pernyataan Pemerintah di atas. Rekonstruksi dalam pandangan penulis adalah sebuah proses mencari resolusi dari berbagai model pembangunan yang sering kali berbenturan. Kalau kerunyaman tata ruang kota-kota kita secara keseluruhan adalah hasil dari kontradiksi itu, maka jangan sampai penderitaan masyarakat Aceh bertambah yang diakibatkan justru oleh akumulasi konflik selama proses rekonstruksi tersebut.
Area Konflik
Benturan paling elementer yang akan dihadapi dalam pembangunan kembali Aceh adalah pada legitimasi teritorial. Bencana mengakibatkan munculnya “tanah tak bertuan” dimana proses klaim kepemilikan yang akurat akan memakan waktu panjang. Dalam beberapa kasus bahkan bukan tidak mungkin akan ditemui pula “penjarahan” dan sengketa yang berkepanjangan. Di sini, geometri rasional yang dipakai dalam kadastral yang dilegitimasi oleh dokumen-dokumen kepemilikan – yang kebanyakan tidak akurat dan mungkin ikut hanyut terbawa air bah – akan menemui problem besar. Tanah adalah “harta terakhir” para korban yang pasti akan dipertahankan sekuat-kuatnya. Relokasi yang diusulkan akan menghasilkan “terhapusnya” strata ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang dahulunya tercermin dari kepemilikan tanah tersebut. Bagi korban bencana tentu saja hal ini akan menjadi titik konflik paling dilematis yang berbenturan keinginan dari Pemerintah tersebut. Di satu sisi, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain relokasi dan “menerima rencana Pemerintah”. Di sisi lain, mereka mempunyai keinginan untuk kembali ke tanah-tanah mereka untuk menegakkan kembali relasi sosia dan kekuatan ekonomi mereka. Dilema ini akan termanifestasi dalam proses pengadaan 500 ribu rumah itu. Kalau biaya bukan lagi masalah untuk membangun, maka problemnya lantas bukan melulu spesifikasi dan model penataan bangun-bangunannya tetapi juga bagaimana rumah-rumah tersebut bisa diterima sebagai sebuah alternatif dari kepemilikan tanah mereka. Artinya, pengadaan 500 ribu rumah itu tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus dibarengi dengan mekanisme institusional di mana masyarakat Aceh dapat mengupayakan proses panjang menuju legitimasi kepemilikan tanah mereka yang terdahulu. Tanpa mekanisme ini masyarakat akan merasa tertindas karena harus menerima kondisi tanpa posisi tawar yang memadai. Resolusi mendasar pada aspek ini sangat diperlukan untuk menghindari proses rekonstruksi yang justru menimbulkan konflik di masa mendatang dalam masyarakat Aceh. Atau rekonstruksi yang menghasilkan rumah-rumah kosong tak lagi dihuni lantaran penghuninya kembali ke kampung halaman terdahulu.
Benturan berikutnya adalah pada upaya membangun kembali domain domestik kota dan desa di Aceh. Kota dan desa dibentuk oleh skeleton yang berupa infrastruktur (yang biasanya dibangun oleh Pemerintah) dan elemen pengisi terutama hunian dan fasilitas ekonomi (yang sebagian besar dibangun swadaya oleh masyarakat). Di wilayah ini, proses pembangunan yang berjalan adalah proses vernakular yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh, untuk masyarakat kebanyakan dan melalui teknologi yang dikuasai oleh masyarakat setempat. Setelah pulih dari trauma bencana, masyarakat akan datang kembali ke petak-petak tanahnya. Di sini, mereka sedikit demi sedikit akan berusaha membangun kembali rumah-rumah yang telah tersapu oleh bah itu. Pembentukan badan otorita secara praktis memang akan mampu menjawab rekonstruksi infrastruktur dan beberapa fasilitas kunci yang dibangun melalui investasi, tetapi sama sekali bukan merupakan jawaban bagi pembangunan kembali yang melalui proses vernakular tersebut. Di sini problem timbul dalam bentuk benturan kepentingan antara BOK yang berusaha mengimplementasikan rencana-rencana yang didisain untuk “memperbaiki infrastruktur” dan “menciptakan kawasan yang beresiko rendah terhadap bencana” di satu sisi dan upaya pragmatis dari masyarakat untuk merenda kembali lingkungan fisik, sosial dan ekonomi mereka.
Konflik ikutan yang mungkin timbul dari proses rekonstruksi, yang merupakan proses resusitasi, adalah komplikasi sosial dalam masyarakat Aceh. Bencana memang telah menghancurkan permukiman mereka. Akan tetapi jalinan sosial dan ekonomi masyarakat dalam banyak hal tidaklah terhapus demikian saja karena jalinan itu sangat terkait dengan memori masyarakat Aceh terhadap ruangnya. Lokasi yang dahulu pasar, masih akan dikenal oleh masyarakatnya sebagai pasar, dan akan dibangun kembali sebagai pasar. Warga yang dahulu membuka warung di rumahnya, akan berusaha mendirikan kembali warungnya dan akan tetap dikenal oleh masyarakat sekitarnya dari tempat usaha itu. Sebuah “tata ruang baru” sangat berpotensi membongkar jejaring sosial dan tatanan ekonomi masyarakat tersebut yang bila tidak ditangani secara hati-hati dan partisipatif justru akan menjadi bencana sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Resolusi Prasyarat Rekonstruksi
Dalam sebuah problem dalam banyak kasus di situ pulalah kunci solusinya. Proses pembangunan vernakular misalnya, adalah salah satu proses rekonstruksi yang harus didukung sepenuhnya dengan instrumen teknis dan ekonomi yang kompatibel. Dilihat dari anatomi pembangunan kota di Indonesia, proses vernakular ini justru yang menjadi tulang punggung pembentukan ruang kota namun justru di sini perhatian Pemerintah sangat kecil. Oleh karenanya yang terjadi adalah hukum rimba dimana yang kuat menikmati “kemewahan ruang kota” lantaran memiliki kebebasan mobilitas dengan sedikit sekali hukum yang mengatur. Sementara yang lemah justru tertekan dalam “kemiskinan ruang” dan kadang dikriminalisasi. Di Aceh kesalahan seperti itu harus tidak terulang. Pemerintah harus memiliki fungsi pengarahan yang kuat dan didukung oleh wacana yang adil.
Memori masyarakat terhadap ruangnya juga harus dipetakan seakurat mungkin untuk kemudian diungkap sisi positif dan negatifnya. Dengan pemetaan tersebut, intervensi berupa tata ruang baru dapat diajukan dalam kerangka untuk mengaktualisasikan kembali nilai positif dan mengoreksi kesalahan tata ruang lama. Dalam kasus ketidakberdayaan instrumen kepemilikan lahan misalnya, justru hal tersebut akan mengingatkan kembali peran instrumen tradisional, pranata sosial masyarakat lokal dan hak ulayat untuk menyusun kembali “geometri sosial” masyarakat Aceh.
Secara tak sengaja – barangkali inilah yang dinamakan hikmah – bencana ini menuntut masyarakat Aceh untuk menghidupkan kembali pranata sosial lokal yang telah dirapuhkan oleh konflik politik yang berkepanjangan. Pranata sosial bernuansa Islam yang dahulu mampu menciptakan harmoni antar masyarakat, misalnya, dapat diinterpretasi ulang untuk dapat menjadi platform bagi upaya resolusi berbagai model pembangunan di atas. Di sini, masyarakat Aceh barangkali perlu bantuan dalam bentuk penciptaan iklim kondusif dan diskusi panjang yang membuka wacana, tak tergesa-gesa, bagi rekonstruksi Aceh. Rekonstruksi yang berhasil adalah sebuah resolusi antara kekuatan dan keinginan yang dimiliki oleh regim penguasa dengan jaringan pranata dalam masyarakat kebanyakan. Dalam kasus rekonstruksi Aceh, tabula rasa Pemerintah harus direkonsiliasikan dengan sistem produksi ruang yang hidup dalam masyarakat Aceh sendiri.
Rekonstruksi adalah sebuah proses penciptaan kesepakatan yang terpraktekkan dalam tata ruang, bukan sebaliknya.

No responses yet

Jan 27 2008

Mal dan Hak Publik atas Kualitas Ruang Kota

Published by under Journal

Sering kali wacana yang membahas pembangunan mal di Jogja dan kekuatan perlawanannya dikerangkakan dalam aspek ekonomis belaka. Dikotomi antara kekuatanbisnis dengan modal besar di satu sisi dan pelaku bisnis menengah dan kecil serta sektor informal di lain pihak menjadi alat analisis untuk menjustifikasi “dosa-dosa” mal.

Namun demikian pembahasan dari cara pandang ini tidaklah mencukupi. Mal harus pula dipandang sebagai ruang sosial baru yang sedang tumbuh dengan cepat. Ia harus disikapi sebagai “malisasi” - proses pembentukan ruang berwajah multidimensi yang bukan semata ekonomis tetapi juga sosial. Sebagai gejala global ia harus ditanggapi secara cerdik bukan sekedar dengan “perlawanan” yang sangat mungkin hanya akan menghasilkan kekalahan
belaka.

Mal dan pembentukan ruang insular
Paling tidak ada empat faktor yang mempercepat proses malisasi di kota-kota kita. Pertama, ketidakberdayaan pemerintah kota untuk menyediakan seluruh fasilitas bagi warganya sehingga sebagian besar kini fungsi penyediaan itu beralih ke tangan pemodal besar swasta. Fenomena ini sering disebut sebagai fenomena privatisasi ruang publik.
Kedua, mal adalah sebuah “manifestasi keruangan” dari denyut ekonomi kapitalisme itu sendiri. Bisnis ini hampir seluruhnya dilandasi oleh tarik-menarik antara spekulasi, pembentukan imej dan pasar. Pemilik modal berlomba membangun mal agar mendapat predikat “paling” (menarik, moderen, besar), sebagai garansi bagi timbulnya pasar. Iklan dan event besar dilakukan untuk menciptakan imej baru itu. Arsitektur mal lantas berrotasi seperti layaknya mode, siapa yang mampu menciptakan tren akan terus bertahan, sementara yang lain akan pelan-pelan mati ditinggalkan baik oleh para tenant (penyewa) maupun pengunjung yang akan tertarik ke mal yang baru. Ketiga, tersedianya teknologi menjadikan proses penyediaan ruang menjadi seperti “masakan cepat saji.” Kalau dalam makanan kita kenal junkfood, mal adalah ruang-ruang junkspace, demikian kata Rem Koolhaas, seorang arsitek bintang dari Belanda yang pernah tinggal di Indonesia. Junkspace, seperti McDonalds dengan mudah diletakkan “dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja” dengan tetap menerapkan standar-standar kerja dan peralatan dari merek dagang itu untuk menghasilkan produk pasar yang seragam. Di mal, inti dari seluruh organisasi ruangnya adalah eskalator (kemudahan pengunjung menjelajahi seluruh ruang), pendingin ruangan (kenyamanan), sprinkler (menjaga barang dagangan dari api) dan kamera pengawas atau satpam (menjaga keamanan). Empat alat ini menjadi resep dasar yang dapat mengubah apa saja menjadi mal. Tak mengherankan, mal dapat ditransplantasikan ke semua relung kota: stasiun-mal, airport-mal, kantor-mal, hunian-mal, museum-mal, sport stadion-mal, bahkan juga ruang ibadah: masjid-mal dan gereja-mal. Fungsi dan terminologi “fasilitas sosial” lantas menjadi goyah karena kehadiran ruang mal ini, yang celakanya oleh kalangan birokrasi tidak dibarengi dengan membarukan instrumen perencanaan dan hukum yang sudah tidak seluruhnya kompatibel. Keempat adalah proses “insularisasi” ruang kota yang menjadi strategi penghindaran dari kesemrawutan kota. Di belahan dunia mana saja, seperti tulis Mike Davis seorang pakar
“kekumuhan,” ruang kota berubah semakin hiruk pikuk, rawan kejahatan dan berkembangnya sektor infomal. Ini berlaku tak hanya negara berkembang tetapi juga kota-kota metropolitan di negara maju. Koolhas bahkan mengatakan bahwa kota-kota di Asia dan Afrika adalah “masa depan” kota-kota di dunia. Proses informalisasi kota ini dengan sendirinya dibarengi oleh keinginan untuk menghindari dan memeranginya. Oleh karenanya, mal yang secara instant mengisolasi diri dari lingkungannya menjadi alternatif paling populer, disukai oleh investor, pemegang kebijakan, dan kalangan berduit. Mal berfungsi menciptakan oase di tengah kegerahan kota, keamanan ditengah ketidakamanan kota dan kenyamanan (dari “gangguan” pihak lain misalnya pengemis, gembel, atau
pengamen).
Dalam konteks sosial, mal sebenarnya adalah jelmaan dari keinginan masyarakat kota yang mendambakan kesejukan, keamanan, dan kenyamanan, yang tidak terpenuhi dari ruang kota pada umumnya. Dari sudut pandang ini malisasi adalah sebuah “keniscayaan” ketika kota tak mampu menyediakan kualitas ruang yang baik. Problemnya lantas bukan
melulu pada mal itu sendiri, tetapi juga pada ruang kota kita secara umum. Ketidakmampuan kota menyediakan suasana ini turut memicu terjadinya “ekonomisasi” dari kualitas ruang itu. Kualitas ruang kota menjadi komoditas yang “dijual” kepada publik; hanya yang berduit yang dapat menikmati. Pendek kata, kualitas ruang kota telah
berubah menjadi bisnis dan privilese yang dahulunya adalah masalah publik dan hak setiap warga.
Tolok ukur kualitas kota
Menciptakan kualitas ruang kota yang baik sebenarnya tidak tidak melulu terkait dengan masalah biaya. Masalah justru kadang berpangkal pada ketiadaan visi dan referensi, lemahnya determinasi dari para pemegang kebijakan kota serta ketiadaan tolok ukur kualitas kota yang menjadi mengontrol perkembangan kota. Ketiadaan visi dan referensi mengakibatkan perencanaan “mentok” ke klise-klise pemecahan masalah. Determinasi yang lemah menimbulkan kebijakan yang “plin-plan,” tidak memihak siapa-siapa dan berdalih “tak berdaya pada kekuatan pasar.” Ketiadaan tolok ukur semakin memperparah konsekuensinya ketika pemerintah harus menjadi mediator antara kepentingan investor dan masyarakat banyak lantaran politik kota lantas hanya jadi kepanjangan tangan aktor-aktor yang kuat dan berpengaruh (baca: punya kekuasaan dan modal). Dalam cara pandang ini, sangat paradoksal, yang sangat kita perlukan adalah perencanaan skala kecil (mikro) dan strategis ketimbang master-plan (makro) yang komprehensif. Dalam perencanaan ini kita memulai dengan membangun tolok ukur kualitas kota yang
dapat dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan kota. Perencanaan mikro sangat penting untuk mengoperasionalisasikan tolok ukur itu menjadi program kerja tidak hanya di level pemerintah kota tetapi hingga ke RT/RW dan masyarakat luas dan sekaligus sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap aparat. Inti dari tolok ukur sebenarnya hanya akan bermuara ke dua aspek: (a) kualitas lansekap kota yang merujuk pada keberlanjutan lingkungan alami dan (b) kualitas ruang yang memupuk terjadinya relasi sosial yang positif. Logikanya, ketika kota dan segenap sistem hingga unit-unit terkecilnya mampu bekerja dalam rangka menciptakan kualias ruang yang mempunyai kesamaan visi, maka proses malisasi akan berkurang percepatannya karena manyarakat luas mendapat alternatif untuk mendapatkan kesejukan, keamanan, dan keamanan. Di sini, hak atas kualitas ruang kota yang baik lantas tetap berada di tangan publik, warga kota.

No responses yet

Dec 30 2007

Seni/Kota Mencari Parameter

Published by under Journal

Tulisan ini adalah potongan dari makalah saya pada Seminar Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) tahun 2005 dimana saya diundang sebagai pemakalah tamu)

Kita telah kehilangan parameter!
(Emha Ainun Nadjib dalam sebuah pengajian)
Sebagaimana telah diungkap oleh Emha, manusia moderen adalah manusia yang tanpa parameter. Ibarat bermobil, kita punya speedometer tetapi tidak tahu apakah kita telah berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat, berjalan di jalur yang benar atau menuju jurang. Kota moderen, dalam analogi itu, juga telah kehilangan parameternya. Kita tidak tahu apakah kota kita semakin baik atau semakin buruk. Pembangunan memang membawa kemajuan. Tetapi kita tidak tahu apakah kemajuan membawa ke arah yang lebih baik atau justru kepada malapetaka. Dalam bahasa Peter Sloterdijk, seorang filsuf moderen Jerman yang menjadi rektor Sekolah Tinggi Disain di Karlsruhe, kita sedang dalam kesadaran yang salah, false consciousness. Oleh karenanya, tak mengherankan ketika ada wacana underground parking di Alun-alun Yogyakarta misalnya, kita bengong karena kita tidak dapat mengukur baik-buruknya apalagi baik-buruk implikasinya. Dan akhirnya, semoga tidak, hanya kekuasaan dan keuangan yang menyetir arah kota. Adalah tugas kita untuk menyusun parameter itu secara partisipatif – mengeksplisitkan dan mengaktualisasikan apa yang dapat dipakai sebagai dasar pijakan untuk mendefinisikan “kemajuan” itu. Seni adalah salah satu pangkal yang dapat dipakai untuk mencarinya.
Tulisan ini adalah sebuah usaha “pemetaan” hubungan antara kota dan seni untuk mencari parameter itu. Penulis “membiarkan” interpretasi terhadap judul di atas sebagai “seni (untuk) kota mencari parameter” ataupun sebagai “seni-kota (urban art) mencari parameter.” Keduanya adalah jalan pencapaian. Penulis mengindikasikan paling tidak ada tiga paras pemahaman akan hubungan antar keduanya yang penting justru ketika kota berkembang sebagai sebuah panggung pergumulan privatisasi baik yang dilakukan oleh para pemodal besar (mallisasi, gated communities, dan mobilisasi) ataupun “privatisasi” yang dilakukan oleh masyarakat dhuafa dalam bentuk okupasi sisa-sisa ruang publik. Inti dari wacana ini adalah, barangkali ketika kita dapat memanfaatkan seni sebagai media untuk membuat pembangunan kota yang gegap gempita ini menjadi masuk akal. Salah satu tugas seni, paling tidak menurut Theodor Adorno dengan seni komitmennya, adalah untuk bersikap kritis terhadap perkembangan sosial yang ada. Sesuai dengan bidang keilmuan yang saya tekuni, maka dalam makalah ini fokus lebih ditekankan pada kekuatan seni ketika ia harus “dispasialisasikan” atau harus mencari momentum dari ruang kota. Saat ini, terutama di saat Festival seperti Festival Kesenian Yogyakarta ini, kota dapat dianggap sebagai sebuah panggung raksasa seni, bagaimana bila seni itu memang ditransplantasikan ke dalam setiap relung kehidupan kota kita.

Kota dan Seni: Beberapa Interpretasi
Ada banyak interpretasi ketika kita menyandingkan kata kota dengan seni. Interpretasi pertama, dan yang biasanya muncul dalam wacana, adalah kota yang indah, kota yang dipenuhi oleh artefak-artefak seni berupa gedung yang tua dan indah, air mancur, kota yang rapi dan bersih. Intinya, kota lantas bisa dibayangkan seperti sebuah kanvas dimana pemandangannya akan senantiasa picturesque atau fotogenik untuk konsumsi kartu pos. Namun keindahan visual saja tidak cukup. Kota harus juga dilengkapi dengan keindahan taktil (tactile), yaitu keindahan ragawi. Udara yang segar, suasana yang teduh, jalan-jalan yang mudah ditelusuri oleh siapa saja (termasuk masyarakat diffable) adalah keindahan yang tak tampak tetapi nyata-nyata dibutuhkan oleh masyarakat kota. Di sini, seni diletakkan sebagai sebuah parameter untuk menghasilkan kualitas kota visual-taktil tersebut. Alun-alun dan ruang terbuka kota, jalan-jalan pedestrian, bangunan publik (perpustakaan, museum, balaikota, masjid, gereja dan klenteng, patung-patung, hingga bangku dan lampu jalan adalah urban fabric yang dapat didekati sebagai sebuah produk seni-kota (urban art) yang menghasilkan keindahan visual. Di lain pihak penghijauan kota sebagai upaya untuk menciptakan softspace dan pengaturan mobilitas yang menekan kecepatan (slowing down) dapat dijadikan sebagai sebuah pintu masuk untuk mencapai kualitas taktilitas. Di sanalah parameter keindahan visual dan taktilitas dapat dipakai untuk mengukur program-program dalam skala urban design. (Dalam pengertian ini muncul pertanyaan: apakah Yogyakarta telah dapat dikatakan “indah” secara visual dan taktilitas?)
Namun demikian, parameter tersebut tidak cukup untuk menciptakan kota-seni dalam konteks sebagai sebuah identitas sosial yang kolektif. Kita butuh interpretasi kedua yaitu melihat pada art event di kota itu. Dalam pandangan ini maka kota dipandang sebagai sebuah panggung kesenian yang menampilkan para seniman entah dari kota yang bersangkutan atau undangan. Kota-seni, dengan demikian, identik dengan seberapa sering ia menjadi panggung bagi para seniman, seberapa banyak ia punya teater dan galeri seni, seberapa banyak kota itu punya calon seniman yang magang di padepokan-padepokan. Kota-seni dalam konteks ini sangat terkait dengan perkembangan seni-kota (urban-art) yang tumbuh di masyarakatnya. Mulai dari grafiti, pengamen jalanan hingga penampilan ala Peterpan adalah event yang perlu dipupuk oleh komunitas kota. Seni-kota harus tumbuh dan ditumbuhkan secara partisipatif karena tidak semua seniman dapat tiba-tiba berubah menjadi terkenal dan punya modal. Kota dengan sendirinya harus mampu menjadi panggung yang kondusif dengan menyediakan wadah berupa ruang kota yang terbuka dan aksesibel untuk semua. Dalam definisi ini maka kita dapat membangun parameter yang sesuai untuk mendorong terciptanya kota-seni yang disesuaikan dengan “skala” yang akan diarah (misalnya Venesia dengan Venice Biennale, Kassel dengan Documenta, yang semuanya berskala internasional). Atau ia dapat pula mendorong “keunggulan” di bidang dan tema seni tertentu (Paris dan Milan dengan mode, Amsterdam dengan seni lukis, New York dengan teater Broadwaynya, Los Angeles dengan Holywood, Mumbai dengan Mollywood). (Dengan pengertian ini muncul pertanyaan pula: Yogyakarta akan “dibawa” ke mana?)
Namun terdapat pula interpretasi ketiga yaitu ketika menempatkan seni sebagai sebuah alat untuk merepresentasikan problem dan konflik dalam masyarakat. Seni dalam konteks ini menjadi sebuah mekanisme partisipatif warga setempat untuk mengkritisi apa-apa yang terjadi di kotanya. Di sini penulis lebih mengelaborasikannya dengan contoh-contoh.
Wang Jingsong memotret ribuan bentuk pagar yang mengiris-iris kota Beijing. Ia merekam pagar kuna seperti pagar perimeter Kota Terlarang dan Alun-alun Tiananmen yang saking besarnya menjadikan orang tidak sadar bahwa ia adalah sebuah entitas tertutup. Pun pagar-pagar moderen yang diciptakan oleh jalan dan jalan tol, enklav yang diciptakan oleh hotel dan perkantoran dipotretnya, pagar ruang insular yang berupa export processing zone dan lain-lain. Dengan potret itu dia ingin menyadarkan masyarakat, China khususnya, bahwa semakin kita membangun maka semakin banyak kita menciptakan pagar-pagar yang mempersempit ruang gerak. Demikian pula dengan Weng Fen yang menampilkan keluguan seorang perempuan ketika melihat skyline kota Guangzhou. Ia seakan ingin mengingatkan kita bahwa keindahan kota di China diperoleh dengan menciptakan pagar fisik dan juga administratif yang terkadang menganiaya masyarakat karena otoritariannya.
Lain lagi yang diungkap oleh Eyal Weizman, seorang arsitek dari Israel. Karyanya bersama dengan Rafi Segal yang berjudul A Civilian Occupation mengungkap dengan sinis kebijakan perencanaan pemukiman pemerintah Israel. Mereka mengungkap bahwa pemukiman Israel hampir selalu dibangun di atas perbukitan dan dihubungkan dengan berbagai mode lalu lintas, entah berupa jalan yang dilindungi dengan pagar, jembatan layang ataupun terowongan. Hasil akhir dari pembangunan tersebut adalah sebuah jaringan interkoneksi yang menghubungkan pemukiman Yahudi yang satu dengan yang lain. Namun di satu sisi yang lain, jalan-jalan ini juga di saat yang sama mengiris-iris perkampungan Palestina dan menjadikannya disintegrasi antara satu dengan yang lain. Di puncak-puncak bukit itu pemukiman Yahudi dirancang dengan model-model garden city yang kontras dengan pemukiman Palestina yang “cenang perenang” lantaran secara organik tumbuh berkembang. Pemukiman yang berada di ketinggian juga lantas menciptakan mekanisme proteksi dan sekaligus agitasi terhadap pemukiman Palestina yang mendominasi lembah-lembah. Karya tersebut, sebuah “pendudukan sipil,” mengungkap secara telanjang bagaimana sebuah “pembangunan pemukiman dan jaringan infrastruktur” menciptakan disintegrasi terhadap yang lainnya. Implikasi dari itu, karya mereka juga mengungkap ketidakmungkinan adanya separasi spasial antara kaum Yahudi dan Palestina. Namun karya yang direncanakan sebagai wakil Ikatan Arsitek Israel untuk Kongres Arsitek Dunia UIA di Berlin 2002, dengan alasan yang tidak diketahui, dibatalkan keikutsertaanya oleh ikatan itu.
Masih banyak lagi yang dapat digali dari seni sebagai sebuah kritik sosial. Ars Electronica misalnya, menghimpun seniman dari seluruh dunia untuk mengkritisi dunia digital dengan mengeksplisitkan digital divided namun di sisi lain ketidakmungkinan kita untuk lepas dari keuntungan yang diperoleh dari dunia baru ini. Hou Hanru menggelindingkan “Cities on the Move” sebuah pameran yang berkeliling ke kota-kota seluruh dunia yang mengkritisi perkembangan kota. Dan masih banyak lagi.

bersambung...

One response so far

« Prev - Next »