Archive for August, 2008

Aug 23 2008

Memerdekakan Perancangan: Sebuah Refleksi

Published by under Architectural Discourse

Arsitektur di sekolah arsitektur ketika dihadapkan dengan ungkapan "perancangan" sering diinterpretasi dalam konteks estetika formal belaka. Artinya, pergulatan perancangan yang dirangsangkan ke mahasiswa masih dalam kerangka formal baik itu untuk keperluan identitas (membedakan yang lokal dengan yang global misalnya) atau untuk alasan estetika memberi “suasana” atau “tema” lokal pada fungsi tertentu yang masih berkaitan dengan kelokalan itu (membuat suasana Jawa untuk museum tradisi Jawa misalnya), ataupun signature dari sang perancang itu sendiri. Silabi-silabi mata kuliah Perancangan Arsitektur  di Kampus kita tercinta adalah contoh konkrit dari cara pandang tersebut. Dari sini, secara umum kita dapat menggeneralisasi paradigma ini sebagai pengajaran arsitektur sebagai architecture of spectacle, arsitektur sebagai display yang cenderung didominasi oleh komodifikasi arsitektur.

Cara pandang ini tentu saja tidak salah namun dalam konteks pragmatisnya sering tidak relevan lagi atau secara politis bisa dikatakan tidak cukup mempengaruhi pola berpikir dan tradisi atau tingkah laku di masyarakat. Problematika masyarakat luas kini bergeser cenderung lebih pragmatis. Perumahan misalnya adalah problem laten yang kini mulai menjadi sentral debat lagi setelah cukup lama disingkiri dari debat teori arsitektur. Bahkan Harvard Design Magazine di edisi terakhir ini membawa isu hunian informal sebagai tajuk utamanya.

Oleh karena itu pendekatan yang melihat “architecture follows people”  perlu dikembangkan. Pembelajaran “tradisional Indonesia” misalnya lantas bisa dimaknai lain. Ia tidak dimaknai dalam konteks regional-historiografis (“Arsitektur Jawa” ataupun Arsitektur Tradisional lainnya a la Taman Mini yang hanya sekedar formalistik) namun lebih dilihat sebagai tradisi membangun masyarakat Indonesia, terutama dalam membangun rumahnya sendiri secara informal. Studi yang dilakukan adalah melihat pada “perjalanan membangun” melalui bahasa arsitektur vernakular ketimbang “high architecture” dari sebuah tradisi.

Melalui tulisan kecil ini saya mengajak para dosen dan mahasiswa untuk mampu membuat  jawaban bagi bagi problem praktis yang dihadapi oleh masyarakat dengan inovasi disain yang bukan sekedar klise metaforikal formal. Mahasiswa harus memahami secara langsung persoalan pragmatis masyarakat kampung kota yang berhadapan dengan masalah kepadatan, kekurangan rumah dan infrastruktur di satu sisi namun menjadi ‘hinterland’ bagi etalase bisnis padat modal di sisi lain. Gap inilah yang dieksplorasi bagi solusi-solusi tebakan arsitektural yang terfalsifikasi (conjecture dalam nuansa Karl Popper). Melalui metode partisipatif yang langsung melibatkan mahasiswa dengan aktor (masyarakat) kampung kota, mahasiswa harus berani memberi tebakan-tebakan cerdas dan mengevaluasinya secara sangat intensif bersama dengan masyarakat (conjecture-evaluation process). Mahasiswa di saat yang bersamaan harus memperluas horison pemahaman, kosa figurative concept, dan kedalaman kajiannya. Diharapkan dari pengalaman partisipatif dengan masyarakat di satu sisi dan pendalaman teoritis di sisi lain dapat mempertinggi sensitifitas (kemampuan analisis/evaluasi dan reflective awareness) dan sekaligus merangsang kemampuan perancangan (mengembangkan dugaan - membangun konsep - mengembangkan sikap - menentukan rancangan.

Menjadikan perancangan 'merdeka' dan memerdekakan. (Semoga)

6 responses so far

Aug 09 2008

Mailing List: Ruang Demokratis?

Saya tulis 3 Maret 2004 di Marburg, Jerman.

Bak mainan baru bagi seorang anak-anak, mailing list menjadi marak sejalan dengan perkembangan dan kemudahan akses internet di hampir seluruh penjuru dunia. Di Indonesia,dan masyarakatnya di manapun berada, pun keranjingan dengan model komunikasi baru ini. Mulai dari yang sekedar mecoba-coba dan sekedar pasif mengikuti sampai secara serius menggunakannya untuk berbagai macam konsolidasi dan koordinasi. Mailing list adalah model komunikasi yang menyandarkan pada ketidaksimultanan (asinkron) interaksi antara si penulis dengan pembaca, menjadikan pesan selalu “terpenggal” olehnya namun mampu melintasi ruang dan waktu. Berbeda secara total dengan saresehan atau tongkrongan di warung tegal dimana pesan-pesan akan disinkronisasi oleh kebersamaan ruang dan waktu, namun akan buyar ketika waktu memaksa pembicara bubar atau warung tegalnya dibongkar tramtib.

Ruang Virtual
Mailing list, konon, dianggap merupakan bagian dari ruang virtual yang dibentuk oleh jaringan komputer yang menyimpan pesan-pesan itu dalam entitas “bit” yang bukan material. Ruang virtual, konon, dikatakan sebagai “ruang” tetapi bukan ruang dalam arti fisikal atau geografis. Ia dianggap mempunyai kualitas yang dapat dianggap, dipikirkan, diimajinasikan sebagai ruang, tetapi tidak bisa dirasakan kehadirannya dalam dunia material. Oleh karenanya ia dinamakan “virtual” yang secara umum berarti “seperti,” “mendekati,” “seolah-olah” seperti ruang fisik tempat kita bersenda gurau saling tonjok.

Ruang virtual itu juga dianggap seolah-olah merupakan ruang publik yang memungkinkan kita berinteraksi dengan banyak orang (sekali lagi: asinkronis) entah dengan identitas “nama beneran” ataupun yang disembunyikan dengan nama samaran. Namun demikian, baik ruang fisik maupun bit ini adalah realitas: yang fisik telah “biasa” kita lakoni sementara yang virtual, seperti “mainan baru” yang masih butuh dipahami dan dieksplorasi. Mailing list, diidamkan oleh sebagian orang sebagai ruang publik “baru” yang memungkinkan realitas-realitas baru bermunculan. Ketika kita bertemu muka, adat, tradisi, atau hierarki memaksa kita untuk, misalnya, hormat kepada tetua. Saking hormatnya, kadang menjadikan luapan emosi atau ketidaksetujuan menjadi terpendam dalam kuluman belaka. Kadang pula, lantaran ewuh dan pakewuh, suatu perkara tidak mungkin dilontarkan secara terbuka melalui komunikasi simultan ala jagongan di gardu ronda. Mailing list menjadi alternatif munculnya “alam bawah sadar,” “realitas terpendam”, dan, sedikit atau banyak, membongkar jeratan tradisi, hierarki atau ewuh pakewuh. Ia menjadi ruang publik baru yang memungkinkan kaum yang “tak terwakili,“ atau “minoritas,” atau “individu terjajah,” bersuara nyaring tanpa
harus secara frontal berhadapan muka yang kadang-kadang membuat gamang itu. Entah itu berupa suara minoritas, suara “sengak,” kritikan pedas, luapan emosional, semua adalah pesan yang pasti, sedikit atau banyak, mempunyai pijakan yang mempunyai korelasi dengan realitas “fisikal.” Adalah tugas kita semua untuk menampung kata-kata itu dan mencari ikatan kebenarannya di ruang fisik sekeliling kita.

Duplikasi Relasi Sosial?
Mailing list, adalah ruang fenomenologis yang sedikit atau banyak mampu memberi gambaran pada hal-hal yang tidak semuanya bisa dilihat dengan mata dan indera. Namun demikian, idaman ini pun kadang bisa sirna. Ketika mailing list telah “dikelola“ dengan penciptaan kriteria-kriteria. Ada pesan yang boleh dan tidak boleh di luncurkan. Ada warga yang boleh masuk dan harus dikeluarkan. Ada yang berhak menilai mana yang layak tayang mana yang bukan. Dan seterusnya. Ruang virtual ini, dengan berbagai kriteria dan peraturan, diidamkan menjadi ruang yang “mulus” tanpa hentakan, gesekan, saling senggol dan saling tubruk. Seakan-akan sebuah mailing list akan menjadi ideal ketika hal-hal itu mampu diredam dan dihilangkan. Peraturan, “moderator,“ atau siapapun yang menjadi “pengelola“ mailing list telah menjadi otoritas baru yang merenda adat dan tradisi baru bagi ruang publik virtual ini. Dan ketika otoritas baru ini demikian canggihnya tersusun, secara tidak sadar telah menciptakan
duplikasi hirarki, tradisi, adat yang menjadikan, sekali lagi, kaum tertindas, kaum minoritas, kaum pemberontak, tak lagi punya tempat berpijak. Sunyi, tak bersuara. Telah hilang satu realitas, tertindas oleh jeratan otoritas.

Mailing list, seperti mainan baru bagi anak-anak, yang masih harus dipelajari dan dieksplorasi. Saya kemudian melihat ke anak-anak. Mereka mendapat kepuasan dan pelajaran ketika si orang tua memberi “kebebasan” untuk berkreasi dengan mainan itu. Saya lantas bertanya-tanya berkaitan dengan mailing list yang seakan-akan mainan orang dewasa itu, bisakah kita mendapatkan “kepuasan” dengan mengekang-kekang kendali tidak karuan? Ataukah kita bisa dengan sendirinya menciptakan adat baru tanpa harus merasa terbelenggu? Atau memang kita suka membelenggu diri sendiri?

No responses yet

Aug 07 2008

Seni Kota Seni

Ada banyak interpretasi ketika kita menyandingkan kata kota dengan seni. Interpretasi pertama, dan yang biasanya muncul dalam wacana, adalah kota yang indah, kota yang dipenuhi oleh artefak-artefak seni berupa gedung yang tua dan indah, air mancur, kota yang rapi dan bersih. Intinya, kota lantas bisa dibayangkan seperti sebuah kanvas dimana pemandangannya akan senantiasa picturesque atau fotogenik untuk konsumsi kartu pos. Namun keindahan visual saja tidak cukup. Kota harus juga dilengkapi dengan keindahan taktil (tactile), yaitu keindahan ragawi. Udara yang segar, suasana yang teduh, jalan-jalan yang mudah ditelusuri oleh siapa saja (termasuk masyarakat diffable) adalah keindahan yang tak tampak tetapi nyata-nyata dibutuhkan oleh masyarakat kota.

Parameter

Di sini, seni diletakkan sebagai sebuah parameter untuk menghasilkan kualitas kota visual-taktil tersebut. Alun-alun dan ruang terbuka kota, jalan-jalan pedestrian, bangunan publik (perpustakaan, museum, balaikota, masjid, gereja dan klenteng, patung-patung, hingga bangku dan lampu jalan adalah urban fabric yang dapat didekati sebagai sebuah produk seni-kota (urban art) yang menghasilkan keindahan visual. Di lain pihak penghijauan kota sebagai upaya untuk menciptakan softspace dan pengaturan mobilitas yang menekan kecepatan (slowing down) dapat dijadikan sebagai sebuah pintu masuk untuk mencapai kualitas taktilitas. Di sanalah parameter keindahan visual dan taktilitas dapat dipakai untuk mengukur program-program dalam skala urban design. (Dalam pengertian ini muncul pertanyaan: apakah Yogyakarta telah dapat dikatakan “indah” secara visual dan taktilitas?)

Namun demikian, parameter tersebut tidak cukup untuk menciptakan kota-seni dalam konteks sebagai sebuah identitas sosial yang kolektif. Kita butuh interpretasi kedua yaitu melihat pada art event di kota itu. Dalam pandangan ini maka kota dipandang sebagai sebuah panggung kesenian yang menampilkan para seniman entah dari kota yang bersangkutan atau undangan. Kota-seni, dengan demikian, identik dengan seberapa sering ia menjadi panggung bagi para seniman, seberapa banyak ia punya teater dan galeri seni, seberapa banyak kota itu punya calon seniman yang magang di padepokan-padepokan. Kota-seni dalam konteks ini sangat terkait dengan perkembangan seni-kota (urban-art) yang tumbuh di masyarakatnya. Mulai dari grafiti, pengamen jalanan hingga penampilan ala Peterpan adalah event yang perlu dipupuk oleh komunitas kota. Seni-kota harus tumbuh dan ditumbuhkan secara partisipatif karena tidak semua seniman dapat tiba-tiba berubah menjadi terkenal dan punya modal. Kota dengan sendirinya harus mampu menjadi panggung yang kondusif dengan menyediakan wadah berupa ruang kota yang terbuka dan aksesibel untuk semua. Dalam definisi ini maka kita dapat membangun parameter yang sesuai untuk mendorong terciptanya kota-seni yang disesuaikan dengan “skala” yang akan diarah (misalnya Venesia dengan Venice Biennale, Kassel dengan Documenta, yang semuanya berskala internasional). Atau ia dapat pula mendorong “keunggulan” di bidang dan tema seni tertentu (Paris dan Milan dengan mode, Amsterdam dengan seni lukis, New York dengan teater Broadwaynya, Los Angeles dengan Holywood, Mumbai dengan Mollywood). (Dengan pengertian ini muncul pertanyaan pula: Yogyakarta akan “dibawa” ke mana?)

Representasi Konflik

Namun terdapat pula interpretasi ketiga yaitu ketika menempatkan seni sebagai sebuah alat untuk merepresentasikan problem dan konflik dalam masyarakat. Seni dalam konteks ini menjadi sebuah mekanisme partisipatif warga setempat untuk mengkritisi apa-apa yang terjadi di kotanya. Di sini penulis lebih mengelaborasikannya dengan contoh-contoh. Wang Jingsong memotret ribuan bentuk pagar yang mengiris-iris kota Beijing. Ia merekam pagar kuna seperti pagar perimeter Kota Terlarang dan Alun-alun Tiananmen yang saking besarnya menjadikan orang tidak sadar bahwa ia adalah sebuah entitas tertutup. Pun pagar-pagar moderen yang diciptakan oleh jalan dan jalan tol, enklav yang diciptakan oleh hotel dan perkantoran dipotretnya, pagar ruang insular yang berupa export processing zone dan lain-lain. Dengan potret itu dia ingin menyadarkan masyarakat, China khususnya, bahwa semakin kita membangun maka semakin banyak kita menciptakan pagar-pagar yang mempersempit ruang gerak. Demikian pula dengan Weng Fen yang menampilkan keluguan seorang perempuan ketika melihat skyline kota Guangzhou. Ia seakan ingin mengingatkan kita bahwa keindahan kota di China diperoleh dengan menciptakan pagar fisik dan juga administratif yang terkadang menganiaya masyarakat karena otoritariannya.

Lain lagi yang diungkap oleh Eyal Weizman, seorang arsitek dari Israel. Karyanya bersama dengan Rafi Segal yang berjudul A Civilian Occupation mengungkap dengan sinis kebijakan perencanaan pemukiman pemerintah Israel. Mereka mengungkap bahwa pemukiman Israel hampir selalu dibangun di atas perbukitan dan dihubungkan dengan berbagai mode lalu lintas, entah berupa jalan yang dilindungi dengan pagar, jembatan layang ataupun terowongan. Hasil akhir dari pembangunan tersebut adalah sebuah jaringan interkoneksi yang menghubungkan pemukiman Yahudi yang satu dengan yang lain. Namun di satu sisi yang lain, jalan-jalan ini juga di saat yang sama mengiris-iris perkampungan Palestina dan menjadikannya disintegrasi antara satu dengan yang lain. Di puncak-puncak bukit itu pemukiman Yahudi dirancang dengan model-model garden city yang kontras dengan pemukiman Palestina yang “cenang perenang” lantaran secara organik tumbuh berkembang. Pemukiman yang berada di ketinggian juga lantas menciptakan mekanisme proteksi dan sekaligus agitasi terhadap pemukiman Palestina yang mendominasi lembah-lembah. Karya tersebut, sebuah “pendudukan sipil,” mengungkap secara telanjang bagaimana sebuah “pembangunan pemukiman dan jaringan infrastruktur” menciptakan disintegrasi terhadap yang lainnya. Implikasi dari itu, karya mereka juga mengungkap ketidakmungkinan adanya separasi spasial antara kaum Yahudi dan Palestina. Namun karya yang direncanakan sebagai wakil Ikatan Arsitek Israel untuk Kongres Arsitek Dunia UIA di Berlin 2002, dengan alasan yang tidak diketahui, dibatalkan keikutsertaanya oleh ikatan itu.

Masih banyak lagi yang dapat digali dari seni sebagai sebuah kritik sosial. Ars Electronica misalnya, menghimpun seniman dari seluruh dunia untuk mengkritisi dunia digital dengan mengeksplisitkan digital divided namun di sisi lain ketidakmungkinan kita untuk lepas dari keuntungan yang diperoleh dari dunia baru ini. Hou Hanru menggelindingkan “Cities on the Move” sebuah pameran yang berkeliling ke kota-kota seluruh dunia yang mengkritisi perkembangan kota. Dan masih banyak lagi.

No responses yet

Aug 07 2008

Kota Supermodern

Kota yang dikuasai oleh pergerakan

Kota supermoderen berintikan pergerakan, ruang yang tidak pernah mapan. Paling tidak begitulah yang diyakini oleh Marc Augé dalam bukunya Non-Places (1995). Airport, stasiun, halte, jalan tol, pelabuhan, adalah sekedar titik simpul di mana intinya adalah pergerakan manusia dan barang. Mereka adalah ruang pergerakan (space of flow). Di situ kita tidak lagi mengenali ruang sebagai sebuah papan antropologis (anthropological place), ruang yang punya kesatuan identitas geografis dan kultural. Mereka bukan papan yang membuat kita mapan karena disitu kita akan terus bergerak. Perhentian adalah sekedar perhentian sekejap, sekedar minum kopi atau teh,  bukan untuk mendiami dan memupuk memori seperti halnya kita berada di rumah. Kalaupun ada memori, yang tercipta hanyalah sekedar memori keberadaan “aku pernah sini” yang ditandai dengan foto-foto, sebuah fenomena “mengkonsumsi” imej. Identitas yang tercipta bukanlah identitas sosial melainkan identitas formal: tiket, KTP, paspor atau visa, kartu kredit. Papan sekedar menjadi tulisan penanda belaka: “meeting point” yang berfungsi seperti forum di kota.
Kota kita sekarang ini telah berubah menjadi mega-stasiun yang dikuasai oleh kekuatan pergerakan yang ditandai dengan jaringan jalan jalur cepat, tol, kereta api, dan jalur pesawat terbang. Kampung kota dan urban fabric lainnya menjadi “pulau” di tengah arus lalu lintas. Di arus ini, jalan raya menjadi satu-satunya “ruang publik” yang masih tersisa dimana orang masih bisa bertemu muka (walau kini harus ditutupi oleh masker dan helm), bertemu badan (walau kini telah menggelembung menjadi badan mobil). Melihat bahasa tubuh (dari perangai orang berkendaraan) dan seterusnya. Ruang publik yang lain, telah berganti menjadi mal atau café. Di sana kita telah berubah menjadi “manusia indah” (begitu kata Bre Redana) lantaran kekuatan panoptikon dan hasrat flâneur yang dieksploitasi yang menjadikan mekanisme raksasa untuk menyingkirkan orang-orang dan pemandanan yang tidak indah.

Junkspace

Lain lagi yang dikatakan oleh Rem Koolhaas. Ia bahkan melihat bahwa kota-kota kini telah didominasi dengan junkspace. Ruang sampah ini juga merupakan ruang yang mengharuskan kita senantiasa bergerak di antara barang-barang dagangan. Ruang-ruang didisain untuk membuat “bingung” sehingga manusia harus selalu bergerak mencari dan mencari-cari “kebutuhan.” Di mal kita diperangkap oleh lorong-lorong yang mengantar kita pada ribuan pilihan sehingga kita sering membeli yang sebenarnya sama sekali tidak kita butuhkan. Junkspace juga telah merubah wajah kota menjadi etalase, kantor sebagai ruang kerja berubah menjadi “ruang pajangan” yang mempersembahkan kecantikan. Mobil berubah bukan lagi sekedar alat pergerakan tetapi juga gengsi bak pajangan yang berjalan. Bahkan, logika junkspace telah merubah tubuh manusia menjadi barang pajangan: injeksi botox, operasi plastik, suntik silikon. Di kota supermoderen, semua menuju pergerakan di mana kontak hanya berupa pandangan sekilas (Koolhaas, 2001).

Ageografis

Kota supermoderen juga kota yang ageografikal. Menurut Michael Sorkin dalam bukunya Variations on a Theme Park (1992) kota ageografis mempunyai paling tidak tiga ciri.

Pertama kota ini telah kehilangan akar geografinya. Ia akan dimenuhi oleh bangunan-bangunan yang sifatnya global dan enklav. Mal, taman model Dunia Fantasi, dan komunitas berpagar (gated communities) bermunculan. Mal di Yogyakarta pada prinsipnya sama sekali tidak ada bedanya dengan mal di Frankfurt atau di Paris. Selera pasar, selera investor, selera masyarakat telah disetir oleh media, khususnya televisi, yang menghilangkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya lokalitas. Kota menjadi layaknya siaran televisi yang menghapus kekayaan cerita, atmosfer kehidupan dan nuansa hubungan personal menjadi sekedar rentetan scene: filem Hollywood – iklan - Indonesian Idol – iklan – Joe the Millionaire – iklan – Formula 1 – iklan. Dan seterusnya. Bangun-bangunan di kota pun demikian: Matahari – baliho iklan – Makro – baliho iklan – IndoGrosir – baliho iklan. Operator televisi adalah disk jockey yang mengatur lalu lintas program. Jalan-jalan di kota pun seperti disk jockey yang mengalirkan manusia dari satu titik perhentian ke perhentian yang lain tanpa harus merasa bertanggung jawab dengan garis perlintasannya. Mal dan jalan tol atau jalan layang menjadi ikon bagi “keberhasilan” sebuah kota yang terus berpacu menuju kehilangan lokus geografinya. kota ageografis adalah kota di mana place didisain seakan-akan bisa diletakkan di mana saja. Entah berupa mal atau gated communities, ruang-ruang tersebut adalah ruang insular yang dapat diletakkan di pusat kota ataupun di pedesaan tanpa harus berubah bentuk, teknologi dan cita rasa.

Kedua, kota ageografi adalah kota yang telah kehilangan keaslian. Seperti Dunia Fantasi, ruang kota telah berubah menjadi tiruan, bahkan tiruan dari tiruan. Sektor “Eropa Center” di Kota Wisata meniru fachwerk bangunan kayu Jerman yang tampak di kartu pos dengan beton bertulang, meniru London Bridge dari foto-foto tukang melancong, meniru Amsterdam yang tampil di bayang-bayang para turis. Di Yogya, gated communities marak yang menampilkan utopia Bale Agung yang mengambil “citra bangunan lama” tanpa harus mengerti benar asal muasal dan konsep konservasinya, atau mengusung konsep minimalis tanpa harus menerapkan teknologi yang meminimalisir dampak lingkungan dan pembuangan material.

Ketiga, kota ageografis mendambakan keamanan. Kota yang demikian besar tak lagi mampu diraba secara mental oleh manusia. Kriminalitas menjadi hantu yang seakan-akan ada di setiap pojok kota. Oleh karenanya, penduduknya membentengi diri dengan berbagai piranti mulai dari yang fisik spasial (pagar tinggi), alat, maupun “kebudayaan” (imej daerah sangar dan lain-lain).
Kota kini juga semakin tidak dapat dibedakan dengan desa. Dahulu, kota dan desa dibatasi oleh persawahan luas. Kota dengan kota lain dengan mudah didefinisikan batas-batasnya lantaran secara spasial masing-masing menampakkan keutuhannya. Namun kini, seiring dengan urbanisasi total di desa, batas fisik dan formal antar keduanya telah hilang. Pemukiman mewah dapat saja menyelinap di desa-desa yang masih asri dan menciptakan “urbanisasi” dalam skala lokal. Televisi dengan telenovela dan sinetron yang dominan menampilkan intrik keluarga kota telah menjadikan warga desa terurbanisasi secara mental, mempunyai “selera” seperti masyarakat kota. Tanah pertanian menciut lantaran telah teriris-iris oleh jalan tol, pemukiman-pemukiman mewah, dan padang golf, yang menjadikan irigasi berubah menjadi drainase. Tanah pertanian menjadi setengah mati, dibiarkan terlantar sembari menunggu makelar untuk segera dikeringkan dan berganti peruntukan.

Desanisasi

Namun di kota juga mengalami “desanisasi”. Lantaran pertanian telah menyusut, para pemuda eks tani berduyun-duyun ke kota dengan sepeda motor mencari peluang dan rejeki. Namun dengan ketrampilan yang serba tidak memadai itu, sektor informallah yang lantas menjadi alternatif. Trotoar menjadi tempat “buka dasar” barang loakan atau makanan kecil, bengkel tambal ban, dan jual koran. Kota menjadi “tidak indah” lantaran perilaku desa dibawa ke kota.

Namun bukan hanya masyarakat urban yang dari desa saja yang menyebabkan “desanisasi” kota kita, bahkan masyarakat kota pun tetap tidak terdidik untuk menjadi warga kota. Pengendara mobil yang berkilap pun sering membuka jendela khusus untuk melempar sampah ke jalan raya: sebuah perilaku “ndesa” yang kalau di desa masih bisa ditolerir karena yang dibuang biasanya adalah sampah organik. Atau rumah tangga yang membakari sampah seakan-akan mereka hidup di tegalan luas dimana asap tidak akan mengganggu siapa-siapa. Kotadesa adalah pemandangan yang menghilangkan dikotomi antara kota dan desa, yang menjadikan “ruang kota” seakan kehilangan makna lokalitasnya.

Eksopolis, demikian Edward Soja menamai kota yang demikian itu (Soja, 1992). Kota lantas tidak lagi bisa didefinisikan berdasarkan entitas fungsi atau karakternya. Di satu tempat yang sama akan terjadi ko-eksistensi antara hunian, perdagangan, industri, bahkan dengan pertanian, formal dengan informal, desa dan kota. Tanpa kita sadari lantas sepertinya kita berada dalam kota raksasa yang dibentuk oleh jaringan infrastruktur jalan. Di mana ada jalan, maka di situlah kota berkembang. Di Indonesia, Jawa dalam pandangan ini telah berubah menjadi “Kota Jawa”.

Kota menjadi meledak secara fisik, menjadi “true wilderness” tulis Yi Fu Tuan dalam bukunya Topophilia, kecintaan akan papan (Yi Fu Tuan, 1990).

2 responses so far