Feb 06 2008

Rekonstruksi - Resolusi

Published by at 11:37 pm under Journal

Tulisan ini merupakan respon terhadap Gempa Aceh 2004 yang dikirim ke Kompas tapi tak dimuat... setelah sekian lama ngendon di harddisk, terlupakan, dan ditemukan kembali setelah mencoba membuka backup lantaran harddisk crash 🙁

Bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara menghasilkan kehancuran yang luar biasa. Terutama di Aceh, infrastruktur kota dan bangun-bangunan menjadi puing-puing yang berserakan. Ruang kota dan desa dalam sekejap berubah menjadi padang lumpur dan kayu. Bencana yang dramatis ini memicu respon sigap dari Pemerintah, seperti yang serta merta diungkap oleh Presiden SBY dalam kunjungannya di Aceh, untuk melakukan penataan ulang dan “tata ruang baru” bagi kota-kota di daerah bencana tersebut. Pemerintah juga berkonsentrasi untuk membangun 500 ribu rumah dalam periode pemulihan pasca bencana sebagai upaya relokasi masyarakat yang daerahnya terkena bencana. Melalui Badan Otorita Khusus (BOK) yang akan dibentuk, direncanakan seluruh proses rekonstruksi jalan dan infrastruktur akan berjalan sesuai dengan blue print yang disiapkan oleh Pemerintah bagi kebutuhan masyarakat Aceh pasca bencana.
Akan tetapi rekonstruksi tidak bisa dilakukan hanya atas dasar tabula rasa yang melihat Aceh pasca bencana sebagai tanah kosong yang bisa “dipola dari atas” seperti tersirat dari pernyataan-pernyataan Pemerintah di atas. Rekonstruksi dalam pandangan penulis adalah sebuah proses mencari resolusi dari berbagai model pembangunan yang sering kali berbenturan. Kalau kerunyaman tata ruang kota-kota kita secara keseluruhan adalah hasil dari kontradiksi itu, maka jangan sampai penderitaan masyarakat Aceh bertambah yang diakibatkan justru oleh akumulasi konflik selama proses rekonstruksi tersebut.
Area Konflik
Benturan paling elementer yang akan dihadapi dalam pembangunan kembali Aceh adalah pada legitimasi teritorial. Bencana mengakibatkan munculnya “tanah tak bertuan” dimana proses klaim kepemilikan yang akurat akan memakan waktu panjang. Dalam beberapa kasus bahkan bukan tidak mungkin akan ditemui pula “penjarahan” dan sengketa yang berkepanjangan. Di sini, geometri rasional yang dipakai dalam kadastral yang dilegitimasi oleh dokumen-dokumen kepemilikan – yang kebanyakan tidak akurat dan mungkin ikut hanyut terbawa air bah – akan menemui problem besar. Tanah adalah “harta terakhir” para korban yang pasti akan dipertahankan sekuat-kuatnya. Relokasi yang diusulkan akan menghasilkan “terhapusnya” strata ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang dahulunya tercermin dari kepemilikan tanah tersebut. Bagi korban bencana tentu saja hal ini akan menjadi titik konflik paling dilematis yang berbenturan keinginan dari Pemerintah tersebut. Di satu sisi, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain relokasi dan “menerima rencana Pemerintah”. Di sisi lain, mereka mempunyai keinginan untuk kembali ke tanah-tanah mereka untuk menegakkan kembali relasi sosia dan kekuatan ekonomi mereka. Dilema ini akan termanifestasi dalam proses pengadaan 500 ribu rumah itu. Kalau biaya bukan lagi masalah untuk membangun, maka problemnya lantas bukan melulu spesifikasi dan model penataan bangun-bangunannya tetapi juga bagaimana rumah-rumah tersebut bisa diterima sebagai sebuah alternatif dari kepemilikan tanah mereka. Artinya, pengadaan 500 ribu rumah itu tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus dibarengi dengan mekanisme institusional di mana masyarakat Aceh dapat mengupayakan proses panjang menuju legitimasi kepemilikan tanah mereka yang terdahulu. Tanpa mekanisme ini masyarakat akan merasa tertindas karena harus menerima kondisi tanpa posisi tawar yang memadai. Resolusi mendasar pada aspek ini sangat diperlukan untuk menghindari proses rekonstruksi yang justru menimbulkan konflik di masa mendatang dalam masyarakat Aceh. Atau rekonstruksi yang menghasilkan rumah-rumah kosong tak lagi dihuni lantaran penghuninya kembali ke kampung halaman terdahulu.
Benturan berikutnya adalah pada upaya membangun kembali domain domestik kota dan desa di Aceh. Kota dan desa dibentuk oleh skeleton yang berupa infrastruktur (yang biasanya dibangun oleh Pemerintah) dan elemen pengisi terutama hunian dan fasilitas ekonomi (yang sebagian besar dibangun swadaya oleh masyarakat). Di wilayah ini, proses pembangunan yang berjalan adalah proses vernakular yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh, untuk masyarakat kebanyakan dan melalui teknologi yang dikuasai oleh masyarakat setempat. Setelah pulih dari trauma bencana, masyarakat akan datang kembali ke petak-petak tanahnya. Di sini, mereka sedikit demi sedikit akan berusaha membangun kembali rumah-rumah yang telah tersapu oleh bah itu. Pembentukan badan otorita secara praktis memang akan mampu menjawab rekonstruksi infrastruktur dan beberapa fasilitas kunci yang dibangun melalui investasi, tetapi sama sekali bukan merupakan jawaban bagi pembangunan kembali yang melalui proses vernakular tersebut. Di sini problem timbul dalam bentuk benturan kepentingan antara BOK yang berusaha mengimplementasikan rencana-rencana yang didisain untuk “memperbaiki infrastruktur” dan “menciptakan kawasan yang beresiko rendah terhadap bencana” di satu sisi dan upaya pragmatis dari masyarakat untuk merenda kembali lingkungan fisik, sosial dan ekonomi mereka.
Konflik ikutan yang mungkin timbul dari proses rekonstruksi, yang merupakan proses resusitasi, adalah komplikasi sosial dalam masyarakat Aceh. Bencana memang telah menghancurkan permukiman mereka. Akan tetapi jalinan sosial dan ekonomi masyarakat dalam banyak hal tidaklah terhapus demikian saja karena jalinan itu sangat terkait dengan memori masyarakat Aceh terhadap ruangnya. Lokasi yang dahulu pasar, masih akan dikenal oleh masyarakatnya sebagai pasar, dan akan dibangun kembali sebagai pasar. Warga yang dahulu membuka warung di rumahnya, akan berusaha mendirikan kembali warungnya dan akan tetap dikenal oleh masyarakat sekitarnya dari tempat usaha itu. Sebuah “tata ruang baru” sangat berpotensi membongkar jejaring sosial dan tatanan ekonomi masyarakat tersebut yang bila tidak ditangani secara hati-hati dan partisipatif justru akan menjadi bencana sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Resolusi Prasyarat Rekonstruksi
Dalam sebuah problem dalam banyak kasus di situ pulalah kunci solusinya. Proses pembangunan vernakular misalnya, adalah salah satu proses rekonstruksi yang harus didukung sepenuhnya dengan instrumen teknis dan ekonomi yang kompatibel. Dilihat dari anatomi pembangunan kota di Indonesia, proses vernakular ini justru yang menjadi tulang punggung pembentukan ruang kota namun justru di sini perhatian Pemerintah sangat kecil. Oleh karenanya yang terjadi adalah hukum rimba dimana yang kuat menikmati “kemewahan ruang kota” lantaran memiliki kebebasan mobilitas dengan sedikit sekali hukum yang mengatur. Sementara yang lemah justru tertekan dalam “kemiskinan ruang” dan kadang dikriminalisasi. Di Aceh kesalahan seperti itu harus tidak terulang. Pemerintah harus memiliki fungsi pengarahan yang kuat dan didukung oleh wacana yang adil.
Memori masyarakat terhadap ruangnya juga harus dipetakan seakurat mungkin untuk kemudian diungkap sisi positif dan negatifnya. Dengan pemetaan tersebut, intervensi berupa tata ruang baru dapat diajukan dalam kerangka untuk mengaktualisasikan kembali nilai positif dan mengoreksi kesalahan tata ruang lama. Dalam kasus ketidakberdayaan instrumen kepemilikan lahan misalnya, justru hal tersebut akan mengingatkan kembali peran instrumen tradisional, pranata sosial masyarakat lokal dan hak ulayat untuk menyusun kembali “geometri sosial” masyarakat Aceh.
Secara tak sengaja – barangkali inilah yang dinamakan hikmah – bencana ini menuntut masyarakat Aceh untuk menghidupkan kembali pranata sosial lokal yang telah dirapuhkan oleh konflik politik yang berkepanjangan. Pranata sosial bernuansa Islam yang dahulu mampu menciptakan harmoni antar masyarakat, misalnya, dapat diinterpretasi ulang untuk dapat menjadi platform bagi upaya resolusi berbagai model pembangunan di atas. Di sini, masyarakat Aceh barangkali perlu bantuan dalam bentuk penciptaan iklim kondusif dan diskusi panjang yang membuka wacana, tak tergesa-gesa, bagi rekonstruksi Aceh. Rekonstruksi yang berhasil adalah sebuah resolusi antara kekuatan dan keinginan yang dimiliki oleh regim penguasa dengan jaringan pranata dalam masyarakat kebanyakan. Dalam kasus rekonstruksi Aceh, tabula rasa Pemerintah harus direkonsiliasikan dengan sistem produksi ruang yang hidup dalam masyarakat Aceh sendiri.
Rekonstruksi adalah sebuah proses penciptaan kesepakatan yang terpraktekkan dalam tata ruang, bukan sebaliknya.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*