Archive for January, 2008

Jan 27 2008

Mal dan Hak Publik atas Kualitas Ruang Kota

Published by under Journal

Sering kali wacana yang membahas pembangunan mal di Jogja dan kekuatan perlawanannya dikerangkakan dalam aspek ekonomis belaka. Dikotomi antara kekuatanbisnis dengan modal besar di satu sisi dan pelaku bisnis menengah dan kecil serta sektor informal di lain pihak menjadi alat analisis untuk menjustifikasi “dosa-dosa” mal.

Namun demikian pembahasan dari cara pandang ini tidaklah mencukupi. Mal harus pula dipandang sebagai ruang sosial baru yang sedang tumbuh dengan cepat. Ia harus disikapi sebagai “malisasi” - proses pembentukan ruang berwajah multidimensi yang bukan semata ekonomis tetapi juga sosial. Sebagai gejala global ia harus ditanggapi secara cerdik bukan sekedar dengan “perlawanan” yang sangat mungkin hanya akan menghasilkan kekalahan
belaka.

Mal dan pembentukan ruang insular
Paling tidak ada empat faktor yang mempercepat proses malisasi di kota-kota kita. Pertama, ketidakberdayaan pemerintah kota untuk menyediakan seluruh fasilitas bagi warganya sehingga sebagian besar kini fungsi penyediaan itu beralih ke tangan pemodal besar swasta. Fenomena ini sering disebut sebagai fenomena privatisasi ruang publik.
Kedua, mal adalah sebuah “manifestasi keruangan” dari denyut ekonomi kapitalisme itu sendiri. Bisnis ini hampir seluruhnya dilandasi oleh tarik-menarik antara spekulasi, pembentukan imej dan pasar. Pemilik modal berlomba membangun mal agar mendapat predikat “paling” (menarik, moderen, besar), sebagai garansi bagi timbulnya pasar. Iklan dan event besar dilakukan untuk menciptakan imej baru itu. Arsitektur mal lantas berrotasi seperti layaknya mode, siapa yang mampu menciptakan tren akan terus bertahan, sementara yang lain akan pelan-pelan mati ditinggalkan baik oleh para tenant (penyewa) maupun pengunjung yang akan tertarik ke mal yang baru. Ketiga, tersedianya teknologi menjadikan proses penyediaan ruang menjadi seperti “masakan cepat saji.” Kalau dalam makanan kita kenal junkfood, mal adalah ruang-ruang junkspace, demikian kata Rem Koolhaas, seorang arsitek bintang dari Belanda yang pernah tinggal di Indonesia. Junkspace, seperti McDonalds dengan mudah diletakkan “dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja” dengan tetap menerapkan standar-standar kerja dan peralatan dari merek dagang itu untuk menghasilkan produk pasar yang seragam. Di mal, inti dari seluruh organisasi ruangnya adalah eskalator (kemudahan pengunjung menjelajahi seluruh ruang), pendingin ruangan (kenyamanan), sprinkler (menjaga barang dagangan dari api) dan kamera pengawas atau satpam (menjaga keamanan). Empat alat ini menjadi resep dasar yang dapat mengubah apa saja menjadi mal. Tak mengherankan, mal dapat ditransplantasikan ke semua relung kota: stasiun-mal, airport-mal, kantor-mal, hunian-mal, museum-mal, sport stadion-mal, bahkan juga ruang ibadah: masjid-mal dan gereja-mal. Fungsi dan terminologi “fasilitas sosial” lantas menjadi goyah karena kehadiran ruang mal ini, yang celakanya oleh kalangan birokrasi tidak dibarengi dengan membarukan instrumen perencanaan dan hukum yang sudah tidak seluruhnya kompatibel. Keempat adalah proses “insularisasi” ruang kota yang menjadi strategi penghindaran dari kesemrawutan kota. Di belahan dunia mana saja, seperti tulis Mike Davis seorang pakar
“kekumuhan,” ruang kota berubah semakin hiruk pikuk, rawan kejahatan dan berkembangnya sektor infomal. Ini berlaku tak hanya negara berkembang tetapi juga kota-kota metropolitan di negara maju. Koolhas bahkan mengatakan bahwa kota-kota di Asia dan Afrika adalah “masa depan” kota-kota di dunia. Proses informalisasi kota ini dengan sendirinya dibarengi oleh keinginan untuk menghindari dan memeranginya. Oleh karenanya, mal yang secara instant mengisolasi diri dari lingkungannya menjadi alternatif paling populer, disukai oleh investor, pemegang kebijakan, dan kalangan berduit. Mal berfungsi menciptakan oase di tengah kegerahan kota, keamanan ditengah ketidakamanan kota dan kenyamanan (dari “gangguan” pihak lain misalnya pengemis, gembel, atau
pengamen).
Dalam konteks sosial, mal sebenarnya adalah jelmaan dari keinginan masyarakat kota yang mendambakan kesejukan, keamanan, dan kenyamanan, yang tidak terpenuhi dari ruang kota pada umumnya. Dari sudut pandang ini malisasi adalah sebuah “keniscayaan” ketika kota tak mampu menyediakan kualitas ruang yang baik. Problemnya lantas bukan
melulu pada mal itu sendiri, tetapi juga pada ruang kota kita secara umum. Ketidakmampuan kota menyediakan suasana ini turut memicu terjadinya “ekonomisasi” dari kualitas ruang itu. Kualitas ruang kota menjadi komoditas yang “dijual” kepada publik; hanya yang berduit yang dapat menikmati. Pendek kata, kualitas ruang kota telah
berubah menjadi bisnis dan privilese yang dahulunya adalah masalah publik dan hak setiap warga.
Tolok ukur kualitas kota
Menciptakan kualitas ruang kota yang baik sebenarnya tidak tidak melulu terkait dengan masalah biaya. Masalah justru kadang berpangkal pada ketiadaan visi dan referensi, lemahnya determinasi dari para pemegang kebijakan kota serta ketiadaan tolok ukur kualitas kota yang menjadi mengontrol perkembangan kota. Ketiadaan visi dan referensi mengakibatkan perencanaan “mentok” ke klise-klise pemecahan masalah. Determinasi yang lemah menimbulkan kebijakan yang “plin-plan,” tidak memihak siapa-siapa dan berdalih “tak berdaya pada kekuatan pasar.” Ketiadaan tolok ukur semakin memperparah konsekuensinya ketika pemerintah harus menjadi mediator antara kepentingan investor dan masyarakat banyak lantaran politik kota lantas hanya jadi kepanjangan tangan aktor-aktor yang kuat dan berpengaruh (baca: punya kekuasaan dan modal). Dalam cara pandang ini, sangat paradoksal, yang sangat kita perlukan adalah perencanaan skala kecil (mikro) dan strategis ketimbang master-plan (makro) yang komprehensif. Dalam perencanaan ini kita memulai dengan membangun tolok ukur kualitas kota yang
dapat dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan kota. Perencanaan mikro sangat penting untuk mengoperasionalisasikan tolok ukur itu menjadi program kerja tidak hanya di level pemerintah kota tetapi hingga ke RT/RW dan masyarakat luas dan sekaligus sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap aparat. Inti dari tolok ukur sebenarnya hanya akan bermuara ke dua aspek: (a) kualitas lansekap kota yang merujuk pada keberlanjutan lingkungan alami dan (b) kualitas ruang yang memupuk terjadinya relasi sosial yang positif. Logikanya, ketika kota dan segenap sistem hingga unit-unit terkecilnya mampu bekerja dalam rangka menciptakan kualias ruang yang mempunyai kesamaan visi, maka proses malisasi akan berkurang percepatannya karena manyarakat luas mendapat alternatif untuk mendapatkan kesejukan, keamanan, dan keamanan. Di sini, hak atas kualitas ruang kota yang baik lantas tetap berada di tangan publik, warga kota.

No responses yet