Archive for November, 2007

Nov 03 2007

Mitos Keindahan Kota

Published by under Journal

Saya yakin pembaca pernah melihat wajah kota-kota di Eropa atau Amerika, entah mengalaminya sendiri, lewat televisi ataupun foto di kalender dan kartu pos. Pun seperti yang saya alami, komentar yang biasa kita lontarkan adalah betapa indah dan cantiknya kota-kota ini. Jalan dan bangunan tertata rapi, pohon-pohon rindang menaungi para pejalan kaki dan orang-orang yang mengerumuni pengamen jalanan, segalanya elok dipandang mata. Kemudian kita akan membandingkan dengan kota-kota kita yang segalanya ‘berantakan’, sampah beterbangan, rumah dan bangunan berjejal saling tumpang tinding ‘tidak keruan’, gang-gang yang rumit tidak terkirakan dan segala macam keburukan lainnya. Ujung-ujungnya kita mendambakan kota-kota kita bisa ‘dirubah’ menjadi kota yang indah seperti yang kita lihat ‘secuil’ lewat televisi atau kartu pos itu dan menghujat para petinggi kota karena ‘ketidakbecusannya’ menciptakan dambaan itu.
Adakah yang salah dengan dambaan seperti itu? ‘Tidak’ jawabnya bila ini didambakan oleh masyarakat kebanyakan. Tetapi bisa jadi ‘ya’ bila ini ada di mulut dan pikiran para ‘pemikir kota’. Siapakah mereka? Mereka adalah para arsitek, perencana, perancang kota, pejabat pembangunan daerah, investor, dan termasuk pula politisi yang intinya ada mereka yang ‘berkuasa’ dan penentu kebijakan atas pembangunan kota. Mengapa demikian, hal ini karena mereka sedikit-banyak tercemari dengan apa yang saya sebut sebagai ‘mitos keindahan kota’.

Antara visualitas dan taktilitas

Keindahan tak lepas dari konsep umum yang kita biasa pahami sebagai ‘indah’ bila dilihat oleh mata. Kata indah senantiasa dilekatkan dengan hal-hal yang terkait dengan objek yang dilihat oleh indera ini: lukisan indah, pemandangan indah, bunga yang indah dan lain-lain. Ken-Ichi Sasaki dalam artikelnya “For Whom is City Design: Tactility versus Visuality” (Ken-ichi Sasaki, City Life, 1998) membedakan dua konsep keindahan. Yang pertama adalah teori-teori yang datang dari Barat yang didasari oleh referensi visualitas, atau keindahan yang dilihat oleh mata. Diantaranya adalah teori townscape yang mana banyak diikuti oleh para perancang kota sebagai dasar teoritis untuk menciptakan estetika kota. Kata tersebut sejajar dengan kata landscape, (diindonesiakan menjadi ‘lansekap’), cloudscape, waterscape dan lain-lain yang kurang lebih berarti ‘yang dapat dipandang dengan meluas’. Morfem –scape di Bahasa Inggris berhubungan dengan morfem -scope seperti microscope, telescope, cinema-scope, kaleidoscope dan lain-lain. Dari konstelasi kata-kata ini bisa dikatakan bahwa towscape dan landscape termasuk dalam kelompok kata-kata yang terkait dengan rupa (visual). Kata landscape mempunyai kesamaan asal dengan Bahasa Jerman Landschaft. Namun akhiran –schaft dalam Bahasa Jerman sama dengan akhiran –ship yang dalam Bahasa Inggris dimana keduanya tidak ada kaitannya sama sekali dengan visualitas. Dari sini Sasaki memunculkan pengertian kedua tentang keindahan.
Sasaki mengusulkan adanya taktilitas (tactility) sebagai salah satu cara untuk mencapai estetika, sebagai pengertian yang kedua. Taktilitas adalah perasaan ternaungi dan terlindungi yang hanya dapat dirasakan oleh segenap raga dan indera (bukan hanya dengan mata). Dengan mendeskripsikan Tokyo ia mengungkapkan idenya. Tokyo adalah kota dengan gunung Fuji sebagai latar belakangnya. Ia mendapati bahwa dengan adanya gunung Fuji ini, penghuni kota merasakan adanya ‘sesuatu yang menaungi’. Fuji menjadi sosok yang kadang-kadang ada kadang-kadang hilang namun seakan-akan melindungi dan melingkungi di paras kontak antar manusia. Area dikenali dengan cara bagaimana Gunung Fuji terlihat. Contohnya Fujimi-cho’ (tempat di mana orang bisa melihat Gunung Fuji), Fujimi-dai (ketinggian dimana orang bisa melihat Gunung Fuji) ataupun Fujimi-zaka (lereng di mana orang bisa melihat Gunung Fuji). Para pejalan kaki dan pengendara sepeda adalah yang paling merasakan adanya taktilitas ini karena merekalah yang paling intens mengalami kemunculan dan menghilangnya Gunung Fuji dari pandangan.

Tradisi visual teori Barat boleh dikata dimulai dari definisi kota ‘modern’ versi Rene Descartes dalam bukunya Discourse on Method (1637) yang kemudian disebut sebagai kota Cartesian. Kota Cartesian adalah kota abstrak, kota yang didisain untuk dilihat oleh mata ‘Tuhan’ dan mata para perancang, mata para penentu kebijakan kota. Ini mengubah (kalau tidak malah mengikis) tradisi taktilitas di Barat yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Hal ini terbukti bila kita berkunjung ke kota-kota tua yang mempunyai gereja Gothic dengan julangan menaranya. Menara ini akan muncul dan hilang sepanjang perjalanan di kota-kota ini. Ia didisain bukan untuk dilihat secara keseluruhan dari kejauhan tetapi untuk dirasakan kehadirannya (seakan-akan Tuhan senantiasa menaungi) dan kemudian akan ‘mengejutkan’ kita setelah kita berada di jarak yang sangat dekat dengannya. Katedral Köln di Jerman, Katedral Notre-Dame di Paris, York Minster di York, Inggris adalah contoh dimana taktilitas juga terpraktekkan (sayangnya pembangunan jalan-jalan baru kadang justru merusak ‘kejutan’ spiritualitas ini). Contoh ini menunjukkan bahwa ‘penglihatan’ (visual aesthetics) bukanlah satu-satunya cara untuk menjadikan kota ‘indah’. Namun sayangnya yang diajarkan di sekolah-sekolah arsitektur, yang teorinya gencar diperdebatkan, yang oleh para perancang dan perencana selalu didambakan, yang oleh para pejabat dan politisi selalu dijadikan tujuan adalah keindahan visual ini. Inilah yang saya maksud sebagai mitos keindahan kota.

Antara Mitos dan Kenyataan

Sayangnya ‘mitos’ bisa jadi ‘berbahaya’ bila dibiarkan menguasai pemikiran. Ia tanpa sadar akan mengarahkan segala praktek perancangan para ‘pemikir’ dan ‘penguasa’ kota ke arah tersebut dan menganggap konsep visualitas sebagai satu-satunya kebenaran. Mereka mengklaim kebenaran ini untuk ‘mengalahkan’ argumen pihak lain (masyarakat) yang memang tanpa ‘teori’ untuk mempertahankan diri. Klaim ini akan berbenturan dengan kenyataan bahwa masyarakatlah yang ‘mengalami kota’ dan bukan hanya sekedar ‘melihat kota’ karena apa yang dirasakan oleh tubuh individu warga kota adalah taktilitas.
Kesenjangan antara keduanya bisa jadi menimbulkan lingkaran setan problem perkotaan. Berbeda dengan kota-kota Barat yang ‘cantik’ dari luar, Tokyo dan kota-kota Asia dan tentu saja Indonesia boleh dikata lemah di aspek visualitas. Bangun-bangunan seakan mengesampingkan keserasian dan kesatuan dengan sekelilingnya. Mereka berkompetisi dengan variasi dan keseronokan seakan menampilkan energinya masing-masing. Di Indonesia, seperti di Jakarta, Surabaya, Medan dan kota besar lainnya, kampung-kampung kota, pertokoan sepanjang jalan (shopping streets), dan tenda para penjuan sate dan bakmi pinggir jalan, sering dijadikan ‘kambing hitam’ ketidakindahan kota. Usaha untuk ‘mengatur’ kualitas visual lantas dilakukan. Diantaranya yang paling banyak dilakukan adalah dengan membangun pusat pertokoan, pusat jajan serba ada ‘pujasera’, dan segala bentuk ‘pemusatan’. Satu dua pedagang jalanan yang mampu menyewa akan memanfaatkannya namun yang tidak mampu akan tetap berada di jalanan. Terkadang pedagang jalanan tak mau meninggalkan tempat jualannya lantara tempat itu ‘hoki’. Mereka kenal betul tempat-tempat yang ‘hoki’ dan mana yang ‘buntung’ sehingga walaupun senantiasa kena razia, mereka akan kembali dan kembali lagi untuk mendapatkan ‘hoki’nya.
Kasus lainnya adalah berubahnya kampung-kampung menjadi rumah susun. Masyarakat yang telah mengalami taktilitas ‘kampung kota’ lantas menjadi gamang justru ketika ‘keindahan rupa’ dia alami. Lantaran gagap dengan keindahan ini lantas mereka, para penghuni, justru menyewakan rumahnya untuk para mahasiswa atau para pendatang lainnya. Akhirnya mereka justru mencari tempat lain dimana rasa kampung kota dapat mereka alami. Problem yang sama lantas muncul kembali, namun di tempat yang lain....
Di dua contoh tersebut taktilitaslah yang berperan dalam ‘menciptakan’ lingkaran problem tersebut. Taktilitas bagi para pedagang jalanan adalah perkara ‘hoki’ sedang bagi para penghuni kampung adalah perjuangan hidup, atau singkatnya adalah persoalan ‘nasib’ mereka. Problem muncul lantaran keindahan kota hanya dipahami semata sebagai keindahan visual (oleh para penentu kebijakan kota) padahal di sisi lain masyarakat mengalami ‘keindahan taktilitas’. Para penentu kebijakan melihat ‘persoalan nasib’ masyarakat kecil sebagai ‘masalah’ bagi keindahan kota versi mereka. Sebuah situasi yang sungguh tidak berimbang.
Kini saatnyalah pendidikan arsitektur dan perencanaan serta para aktor yang terkait dengannya serta para penentu kebijakan kota harus membuka diri pada kenyataan bahwa kota sebenarnya hanya bisa dimengerti melalui pengalaman, dengan berjalan menelusurinya dan bukan dengan abstraksi melalui buku dan peta-peta.

One response so far

Nov 03 2007

Melawan Arus Insularisasi

Published by under Journal

Tulisan ini juga dimuat di Kompas tanggal 17 September 2005

Konflik antara warga Demangan dengan mal Saphir Square soal pembangunan gapura oleh warga yang dianggap mengganggu pembangunan mal (Kompas 12 Agustus 2005) adalah gejala dari sebuah fenomena yang penulis identifikasi sebagai proses insularisasi. Proses ini bukanlah sebuah peristiwa sepele dan “peristiwa lokal” belaka namun justru merupakan tendensi yang dalam teori arsitektur disebut sebagai “produksi ruang” yang global dan seringkali bersifat konfliktual. Insularisasi adalah fenomena pembentukan ruang yang dengan sengaja menciptakan “pulau ideal” yang tidak terintegrasi dengan lingkungannya. Insularisasi adalah reaksi natural dari manusia karena melihat lingkungan yang serba tidak menentu, tidak aman, dan liar (kota sebagai wilderness). Hal ini didasari, seperti dikatakan oleh Peter Sloterdijk, seorang filsuf kontemporer dari Jerman, karena memang manusia selalu berada dalam “sphere” (lingkupan) sejak ia diciptakan (yaitu dalam rahim ibu) hingga kita berada ruang sosial dalam bentuk komunitas negara, agama, suku, dan bentuk-bentuk komunitas lain.
Sengaja ataupun tidak, “pagar-pagar pembatas” kita ciptakan untuk mereplikasi lingkupan tersebut baik dalam bentuk kultural maupun fisik teritorial. Membangun pagar fisik yang membatasi antara daerah “milik kita” dan “milik orang lain” misalnya adalah cara-cara yang biasa kita pakai sebagai sebuah penanda dan pengungkapan tanda teritorial kepada pihak lain dan sekaligus menciptakan lingkupan bagi kita.
Walaupun merupakan konsep yang natural, insularisasi dapat menjadi konfliktual, bukan semata oleh bentuk atau keberadaan pagar-pagar tersebut tetapi lebih pada makna yang selalu berubah mengikuti pergulatan politik yang lebih luas. Ketidakharmonisan antara warga yang mendudukkan dirinya sebagai perwakilan kaum proletar dan melihat mal sebagai agen kapitalis misalnya dapat merupakan latar belakang konflik yang sepertinya ‘sepele’ seperti perseteruan tentang gapura di atas.

Bentuk Ruang Insular
Fenomena insularisasi dalam arsitektur bermanifestasi menjadi berbagai bentuk. Konsep “city within city” yang marak di kota-kota besar seperti Kota BNI, SenayanCity, Sudirman Central Business Distric adalah ruang insular yang berbentuk superblok. Sementara LippoCity, BSDcity, Kota Wisata, dan Kota Legenda di Jakarta adalah “kota swasta” yang menjadi varian dari gated communities. Komunitas ini adalah sebuah bentuk insularisasi yang dipicu oleh imajinasi kota yang tidak aman dan trend. Superblok dan gated communities ini dalam prakteknya menciptakan aturan main tersendiri bagi warga di dalamnya, menyaring siapa yang boleh dan tidak boleh masuk, memagari diri dari sekeliling yang secara sosial berbeda. Demikian juga dengan mal. Pada prakteknya mal adalah murni ruang privat dimana kepublikannya dikontrol sepenuhnya oleh manajemen melalui satuan keamanan (satpam) dan kamera-kamera pengawas.
Bentuk lain dari ruang insular adalah export processing zone (EPZ) atau di Indonesia lazim dinamakan kawasan industri berikat (bonded zone). Di kawasan ini biasanya diterapkan “hukum” yang berbeda dengan hukum formal yang berlaku pada umumnya, terutama yang menyangkut buruh dan pemberian privilese atau insentif khusus bagi pengusaha. Intinya EPZ harus menjadi zona yang “dipotong” dari komunitas lingkungannya karena ingin menyajikan “kebebasan” bagi masyarakat di dalamnya. Biasanya hal ini dimanifestasikan sebagai zero conflict zone yang menjadi salah satu syarat yang biasanya dituntut dari sebuah EPZ oleh para investor multinasional. Cavite di Philippina dan Shenzhen di China misalnya dikenal dengan hukum dimana buruh tidak boleh mogok atau demonstrasi dan keberadaan dan ruang gerak asosiasi buruh juga dibatasi.
Problem ruang insular bukan hanya keberadaan mereka dalam kaitannya dengan warga yang berada di dalam teritorinya tetapi, terutama sekali, adalah dengan warga sekitar. Seringkali ruang insular tumbuh menjadi sebuah kesan (imej) yang merupakan representasi dari unsur “orang lain” yang secara ekonomi dan sosial lebih kuat, bahkan kadang diproyeksikan sebagai “penindas.” Komunikasi antara keduanya sering tidak dapat berjalan justru karena keduanya sudah terperangkap dalam stigma-stigma negatif. Sementara para pengelola kota yang cenderung instrumentalis tidak mampu mengidentifikasi problem hingga ke paras konflik keseharian dan terpendam itu. Konflik gapura di atas adalah sebuah contoh dimana komunikasi tidak berjalan dengan baik dan tanpa ada upaya signifikan untuk menjembataninya.<br>

Rencana Tapak sebagai Ruang Rekonsiliasi
Dalam arsitektur dikenal adanya tahap perencanaan tapak yang merupakan tahap untuk mengintegrasikan sebuah bangunan ke lokasinya. Lazim bagi arsitek ketika merencanakan tapak, pertama-tama adalah telah membatasi diri hanya merencakan area yang menjadi teritorinya. Dalam perizinan, rencana tapak adalah salah satu syarat sekedar untuk mengetahui batas-batas dengan sekelilingnya. Di sini perencanaan tapak menjadi sangat mekanistik karena sekedar sebagai alat kelengkapan konstruksi di dalam teritorinya sendiri.
Namun jika kita melihat bahwa sebuah lahan adalah bagian dari sebuah jejaring ruang maka perencanaan yang membatasi hanya pada teritori ini akan sangat problematik. Ruang kota adalah sebuah bentukan hasil jejaring infrastruktur (mulai dari jalan, hingga listrik dan telepon) dan dalam konteks ini barangkali lebih penting: jejaring sosial. Perencanaan yang mekanistis biasanya akan tidak melihat jejaring sosial karena memang dianggap tidak perlu. Dan di sinilah problem sosial biasaya muncul. Di tahap inilah perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan di paras organisasi ruang luar ini. Bahkan dalam kasus bangunan publik, seperti mal, perencanaan ini harus meliputi area sekitarnya yang merupakan hasil kolaborasi interaktif antara perencana, manajemen, pemerintah dan warga sekitar, sebuah proses urban design yang partisipatif. Hasil akhirnya dari proses kolaborasi ini adalah sebuah denah tapak hingga radius tertentu dari bangunan publik yang akan dibangun. Dengan demikian, bangunan baru akan terintegrasi dengan baik bukan hanya dengan jejaring insfrastrukturnya tetapi juga dengan jejaring sosialnya.
Untuk mempraktekkan cara pandang ini diperlukan arsitek dan perencana yang tidak hanya lihai dalam perencanaan dan negosiasi tetapi juga sensitif dalam melihat realita sosial dan dilengkapi dengan metoda perencanaan partisipatif yang adekuat. Konsekuensinya memang proses perencanaan akan semakin kompleks dan butuh waktu yang relatif lebih panjang. Namun mekanisme ini perlu untuk menghindari terbentuknya ruang insular yang patologis di masyarakat kita. Tentu diperlukan pula instrumen dan perangkat peraturan kota yang mendukung dan sensitifitas yang lebih tinggi dari perencana dan pemerintah kota bagi keberhasilan perencanaan integratif ini. Perancangan dalam wilayah urban design pun diperlukan untuk memberi gambaran relasi-relasi yang harus dikembangkan dalam penggal atau blok tertentu. Harapan kita, melalui perencanaan bangun-bangunan yang terintegrasi dengan struktur masyarakat di sekitarnya, dengan proses yang partisipatif, tercipta ruang-ruang kota yang lebih rekonsiliatif dan bukannya ruang insular yang konfliktual dalam masyarakat.

No responses yet